TOBA – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Toba mengikuti Rapat Kendali Mutu Kegiatan Inventarisasi Data Lokasi Indikatif Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan di Aula Adhiguna, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, pada Senin (27/10/2025).
Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi, akurasi data, dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program strategis pertanahan di wilayah Sumatera Utara.
Sri Pranoto menjelaskan bahwa kegiatan inventarisasi data lokasi indikatif merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam memperkuat perencanaan tata ruang, mempercepat pengadaan tanah bagi kepentingan umum, serta memastikan tertib administrasi pertanahan yang transparan dan akuntabel.
“Kegiatan ini tidak hanya soal pendataan, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh proses perencanaan dan pengadaan tanah berjalan efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil turut didampingi oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Khoirunnisak, serta dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan seluruh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dari Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Rapat ini menjadi forum penting untuk melakukan evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta menyusun langkah-langkah strategis pelaksanaan kegiatan inventarisasi tahun 2025. Para peserta juga membahas penguatan koordinasi teknis, validasi data lapangan, dan penerapan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi guna mendukung efisiensi dan ketepatan pelaksanaan program.
Kepala Kanwil BPN Sumut menegaskan bahwa seluruh jajaran di lingkungan BPN harus berkomitmen menjaga mutu pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kualitas data pertanahan, serta memastikan hasil kegiatan inventarisasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.
“Kualitas data yang baik akan menjadi fondasi bagi kebijakan pertanahan yang kuat dan berkeadilan. Karena itu, seluruh jajaran harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme,” tegasnya.
(ABN/basri)
Komentar ditutup.