BALIGE – Kantor Pertanahan Kabupaten Toba menerima Laporan Akhir Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Tahun 2025 dari tenaga pendukung (field staff) yang telah menuntaskan tugasnya hingga 31 Oktober 2025.
Laporan tersebut diserahkan pada Senin, 3 November 2025 kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantah Toba sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program Reforma Agraria di wilayah tersebut.
Program pendampingan usaha ini menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Tidak hanya fokus pada redistribusi dan legalisasi aset tanah, kegiatan ini juga diarahkan untuk memastikan tanah hasil Reforma Agraria dapat dimanfaatkan secara produktif, berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kegiatan fasilitasi pendampingan usaha, masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria didorong agar mampu mengelola tanah secara optimal dan mandiri. Pendampingan mencakup pembentukan kelompok usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi tepat guna, hingga pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
“Pendampingan ini menjadi langkah konkret dalam menjembatani masyarakat agar tidak hanya memiliki sertipikat tanah, tetapi juga memiliki kemampuan, akses modal, serta jejaring pemasaran yang kuat untuk mengembangkan usahanya,” ujar salah satu perwakilan Kantah Toba.
Selain peningkatan kapasitas, kegiatan ini juga memfasilitasi akses masyarakat terhadap lembaga keuangan, memperkuat basis data usaha tani, serta mendorong terbentuknya badan usaha ekonomi masyarakat desa. Pemerintah berharap, upaya ini dapat memperkuat fondasi ekonomi pedesaan dan menumbuhkan semangat kemandirian masyarakat berbasis Reforma Agraria.
Dengan terselenggaranya pendampingan usaha secara berkelanjutan, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba optimistis bahwa Reforma Agraria tidak hanya menjadi program legalisasi tanah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat menuju kesejahteraan yang merata.
(ABN/basri)
Komentar ditutup.