Asaberita.com, Medan — Di akhir Juni 2023, beberapa lembaga survei telah merilis hasil surveynya terkait elektabilitas capres di beberapa media.
Lembaga survei tersebut misalnya PWS, Lembaga Survei Algoritma Research and Consulting, Lembaga Survei Populi, Lembaga Survei dan Konsultan Indopul, LSI Denny JA, Indonesia Political Opinion serta banyak lagi lembaga survei lainnya.
Tetapi agak sedikit aneh dan membingungkan masyarakat, karena hasil survei beberapa lembaga tersebut berbeda, padahal menggunakan metode sampling dan dalam waktu priode yang hampir sama.
Misalnya rilis hasil survei yang di lakukan PWS Sharazani MA. Hasilnya Prabowo Subianto mendapat 40,5%, Ganjar Pranowo 33,4% dan Anies Baswedan 20,8%.
Sementara lembaga survei Populi yang merilis hasil survei elektabilitas bacapres 2023 dalam simulasi tiga tokoh calon presiden justru Ganjar Pranowo di urutan pertama dengan hasil 35,8%, di susul Prabowo 33,4%, dan terakhir Anies 23,2%.
Kordinator Forum Aktivis 98 Muhammad Ikhyar Velayati menilai lembaga survei saat ini tidak lagi berperan sebagai instrumen demokrasi yang melakukan kontrol dan sosialisasi agar pemilu berjalan Jurdil (jujur dan adil), tetapi sudah menjadi sampah demokrasi.
“Lembaga survei saat ini justru jadi sampah demokrasi, karena di duga seringkali merilis hasil surveinya di media berbeda dengan kenyataan di lapangan,” ungkap Ikhyar di Medan, Jum’at (30/6/2023)
Ikhyar menambahkan, dalam iklim demokrasi, sejatinya lembaga survei merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang bertujuan memberikan pendidikan politik sekaligus mengawal pemilu agar jujur dan adil. Tetapi saat ini justru peran lembaga survei di duga jadi alat untuk framing dan branding capres dalam pilpres maupun Cakada dalam pilkada.
“Tugas lembaga survei itu memberikan pencerahan dan pendidikan politik ke masyarakat terkait apa yang menjadi harapan publik kepada calon, atau mengawal pileg dan pilpres agar jurdil. Jika surveinya benar dan hasil yang di ungkap juga sesuai fakta lapangan, maka capres atau cakada yang menang dengan curang akan di tolak publik, karena rakyat percaya kredibilitas lembaga survei tersebut,” jelas Ikhyar.
Nemun enurut Ikhyar, lembaga survei saat ini tidak lagi independen dan objektif, karena mereka bekerja untuk kepentingan capres atau cakada.
“Tapi saat ini kan justru terbalik, lembaga survei yang harusnya independen justru bekerja untuk para capres dan cakada, maka hasil surveinya sudah bisa di pastikan sesuai dengan kepentingan tuannya,” sindir Ikhyar. (red/bs)
