Eksepsi Penasehat Hukum Dzulmi Eldin Ditolak Jaksa KPK

“Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini,” ujar jaksa di hadapan Ketua Majelis Hakim Abdul Azis, di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Jaksa juga menjelaskan, penasehat hukum terdakwa tidak memahami uraian surat dakwaan, karena surat dakwaan pihaknya telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang kemudian dilanjutkan dengan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi uraian unsur-unsur tindak pidana.

“Di mana dalam surat dakwaan a quo peran terdakwa Dzulmi Eldin dalam tindak pidana sudah diuraikan secara jelas dan lengkap, baik dari tahap adanya pemberian arahan, meminta uang, arahan untuk penggunaan uang, hingga terdakwa menikmati uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa,” jelas jaksa.

Jaksa melanjutkan, bahwa uraian demikian jelas menunjukkan dalam kapasitas apa kedudukan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, apakah sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau sebagai turut serta.

“Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Terkait dengan kesimpulan mengenai peran terdakwa dalam penyertaan tersebut, nanti akan dibuktikan di persidangan,” pungkas Jaksa Wiraksajaya.

Usai pembacaan tanggapan jaksa, majelis hakim menutup persidangan.

“Sidang kita tunda sampai hari Kamis (19/3/2020) dengan agenda putusan sela,” ujarnya.

Pantauan pada sidang yang ketiga ini, pengunjung sidang mulai berkurang. Bangku pengunjung yang biasanya penuh sesak dengan pejabat Pemko Medan, mantan anggota DPRD Medan, dan kerabat Eldin, kini terlihat lebih longgar.

Di antara mantan anggota DPRD Medan yang terlihat tetap hadir sejak sidang perdana adalah Iswanda Nanda Ramli. Sementara pejabat eselon II yang terlihat di antaranya, Kepala Dinas PMPTSP, Qamarul Fatah. (ok/has)