MEDAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nusantara (ALMANTRA) mendatangi Markas Polda Sumatera Utara (Mapolda Sumut) pada Kamis (12/11/2026) siang.
Kedatangan massa aksi ini untuk menyuarakan keresahan masyarakat terkait maraknya dugaan peredaran gelap narkoba di wilayah Kecamatan Wampu dan Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
Pantauan di lokasi, massa menyuarakan delapan poin tuntutan mendesak agar Polda Sumut mengambil tindakan tegas membongkar praktik haram yang kian meresahkan warga tersebut.
Presidium ALMANTRA, Bayu Setyawan menegaskan, pihaknya meminta Kapolda Sumut turun tangan secara langsung dan memerintahkan Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan intensif.
“Kami mendesak Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan secara serius, profesional, transparan, dan menyeluruh terhadap dugaan jaringan peredaran gelap narkotika di Wampu dan Stabat,” ujar Bayu di sela-sela aksi, Kamis.
Bayu mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, terdapat setidaknya empat titik yang disinyalir kuat menjadi tempat dan sarang transaksi peredaran barang haram tersebut.
Oleh karena itu, massa mendesak kepolisian untuk segera memburu dan menangkap seluruh elemen jaringan, mulai dari bandar, pengedar, pemasok, hingga pihak perantara.
Tak hanya itu, ALMANTRA turut menyentil kinerja jajaran Polres Langkat dan Polsek Stabat. Mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum di wilayah tersebut.
Apabila dalam proses penyelidikan nantinya ditemukan bukti awal keterlibatan oknum polisi yang nekat membekingi, melindungi, atau sengaja membiarkan peredaran narkoba, Bayu mendesak agar oknum tersebut ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
“Kami juga meminta pihak Polda Sumut memberikan laporan perkembangan penanganan pengaduan ini secara tertulis kepada massa aksi sesuai dengan aturan hukum dan batasan penyidikan,” tegasnya.
Di akhir orasinya, ALMANTRA menyampaikan tuntutan menohok. Mereka mendesak jajaran pimpinan kepolisian di daerah tersebut untuk berjiwa besar meletakkan jabatannya jika tak sanggup menyelesaikan persoalan narkoba di wilayah hukumnya.
“Kami mendesak Kapolres Langkat, Kasat Narkoba Polres Langkat, dan Kapolsek Stabat untuk mundur dari jabatan apabila tidak mampu memutus mata rantai peredaran narkoba di Kabupaten Langkat,” pungkas Bayu.
Wilayah Kabupaten Langkat, khususnya kawasan Stabat dan Wampu, berada pada jalur strategis perlintasan Sumatra yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Posisi geografis ini kerap dimanfaatkan jaringan pelaku kejahatan narkotika sebagai jalur transit maupun titik distribusi. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran besar dari para tokoh masyarakat dan generasi muda karena berpotensi merusak keamanan lingkungan serta tatanan sosial warga setempat.
Terkait dugaan pembiaran atau keterlibatan oknum aparat, jajaran Polda Sumut sebenarnya telah menyediakan saluran pengaduan masyarakat resmi (Dumas Presisi) serta bidang Propam Polda Sumut. Setiap aduan yang didukung bukti-bukti awal valid akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan disiplin hingga sidang kode etik kepolisian untuk menjamin transparansi penegakan hukum.
